Assalamu'alaikum wr wb.
#Artikel ini saya ambil daripada wabeiste UII Yogyakarta tentang konsep Gadai Syariah. Fokusnya adalah apakah barang yang digadaikan dapat diambil manfaatnya atau ia merupakan bagian daripada riba yang dilarang dalam Islam. Selamat membaca.
Konsep Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Fiqh
oleh : Ruslan Abdul Ghafur
MSI-UII.Net - 1/3/2008
Alumni Ekonomi Islam Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesi
Gadai Syariah sering diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama Luhgat memberi arti al-hab (tertahan).[1] Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar’a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu.[2]
Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan.[3] Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.[4]
Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya rahn yakni bersumber pada al-Qur’an (2): 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai.[5] Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisiyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.[6]
Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa rahn merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (jumhur) ulama, ada beberapa rukun bagi akad rahn yang terdiri dari, orang yang menggadaikan (ar-rahn), barang-barang yang digadai (marhun), orang yang menerima gadai (murtahin) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad rahn.[7] Sedangkan untuk sahnya akad rahn, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (marhun) atau yang mewakilinya.[8]
Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas maka akad rahn dapat dilakukan karena kejelasan akan rahin, murtahin dan marhun merupakan keharusan dalam akad rahn. Sedangkan mengenai saat diperbolehkan untuk menggunaan akad rahn, al-Qur’an dan al-Sunah serta ijma ulama tidak menetapkan secara jelas mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang diizinkan untuk menggunakan akad rahn.
Sebagian kecil ulama, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Rudy bahwa mazhab Maliki beranggapan bawa gadai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal pada akad salam yang berkaitan dengan tanggungan, hal ini disebabkan karena pada shaf pada salam disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal. Sedangkan kelompok Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa akad gadai (rahn) tidak boleh selain pada salam yakni pada salam dalam gadai, hal ini berdasar pada ayat yang berkenaan dengan gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang jualan, yang diartikan mereka sebagai salam.[9]
Dari bebrapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa rahn dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.
Sedangkan benda Rahn yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan amanat yang ada pada murtahin yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai.
Agar lebih jelasnya perbedaan pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai akan dipaparkan sebagai berikut:
1. Pendapat Imam Syafii
Dalam kitab al-Um’nya Imam Syafii menjelaskan tetang pemanfaataan barang jaminan sebagai berikut: “Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.”[10]
Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Safiiyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.[11]
Ulama Safiiyah menyandarkan pendapat ini pada hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: “Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya (kerusakan dan biaya)”. Sedangkan Imam Syafii menyebutkan hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa, “barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”. Secara tegas Imam Syafii memberi penjelasan mengenai hadis di atas yakni bahwa yang boleh menunggangi dan memeras barang gadai itu hanyalah pemiliknya dan bukan orang yang menerima gadai.[12]
Dari penjelasan dan dasar syar’i yang digunakan Imam Safii dan Ulama Syafiiyah di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si pegadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.
2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)
Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan (Rahmat Syafii, 1997). Dengan kata lain jika murtahin mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:
a. Utang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntung-kan.
b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan
jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah (Sayyid Sabiq, hal. 188).
Jika syarat-syarat tersebut di atas telah jelas, maka menurut ulama Malikiyah sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.
Dari kedua pendapat ulama tersebut dapat diambil persamaan keduanya yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai (rahn) ialah bagi orang yang memilikinya (menggadainya). Sedangkan perbedaan yang nampak ialah pada bolehnya pemanfaatan barang gadai dengan adanya syarat oleh Imam Malik sedangkan Imam Syafii atau ulama Safiiyah membolehkan hanya dengan adanya izin dari penggadai (orang yang mempunyai barang). Hadis yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan pemanfaatannya ialah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut:
Sabda Rasulullah: “gadaian ditunggangi dengan nafkahnya, jika dia dijadikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah” (HR Bukhari).
3. Pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal (Hambaliyah)
Dalam hal pemanfaatan barang gadai ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah barang yang digadai tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak. Jika barang yang digadai tidak dapat ditungangi dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab hutang. (Sayyid Sabiq, hal. 189)
Secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan Ulama madzhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai di atas merupakan refrensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (rahn) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pengikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.
Hanya untuk Ilmu dan Pengetahuan
link: http://msi-uii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=353
Idhamhr@gmail.com
Tuesday, October 7, 2008
Telaah Fatwa MUI; Hukum VALAS
Assalamu'alaikum wr wb.
#Saya temukan artikel menarik daripada mahasiswi UII. Menarik untuk dibaca hasil temuan beliau. Syukran dan Semoga bermanfaat.
Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Mata Uang (As- Sharf )
oleh : Indah Piliyanti
MSI-UII.Net - 15/8/2005
I. Pendahuluan
Hadirnya Institusi Keuangan Syariah di Indonesia diawali ketika secara resmi Bank Muamalat Indonesia dioperasikan tahun 1992, selanjutnya diikuti oleh lahirnya Bank Syariah lainnya dan juga lembaga Non bank Syariah seperti Asuransi.1 Sebagai konsekuensi keberadaan Lembaga Keuangan Syariah maka operasional Bank Syariah selain harus mengacu kepada aturan Syar’i juga aturan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. Agar Bank Syariah dalam operasionalnya tidak keluar dari aturan Syariah maka dibentuklah suatu badan yang berwenang memberi justifikasi hukum atas operasional mereka, yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah. Pada perkembangan selanjutnya bank syariah tumbuh pesat dan menuntut lebih banyak pengawasan dari sisi Syar’i. Maka terbentuklah Dewan Pengawas Syariah Nasional yang didirikan Majlis Ulama Indonesia tahun 1999 (6 tahun sejak BMI beroperasi) bertugas memberikan rumusan dan kajian atas transaksi yang terjadi di bank bank syariah di Indonesia selain itu, setiap bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk pengawasan operasional pada intern bank mereka. Di antara transaksi yang membutuhkan justifikasi hukum oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional adalah Jual Beli Mata Uang (As- sharf) No. 28/DSN-MUI/III/2002.
II. Permasalahan dan Telaah Fatwa
Dalam makalah ini, pemakalah akan menelaah Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai otoritas pemberi fatwa untuk dijadikan pedoman dalam transaksi di lembaga keuangan syariah di Indonesia tentang jual beli mata uang (As Sharf). Untuk sampai pada suatu telaah terlebih dahulu akan dibahas definisi dan fungsi uang, serta jual beli mata uang dalam kajian fiqh, beberapa pendapat tentang jual beli mata uang.
A. Pengertian Uang
Uang adalah alat tukar/bayar yang diterima secara umum, memiliki satuan satuan tertentu dengan nilai standar serta memiliki daya beli terhadap barang dan jasa. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange). Di samping itu juga berfungsi untuk melunasi kewajiban kewajiban yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis.2
Sedangkan Milton Friedman Ekonom Amerika kontemporer mendefinisikan fungsi uang untuk menjalankan pertukaran barang tanpa melalui mekanisme barter, uang dapat digunakan secara individual untuk menukar berbagai macam barang dan melayani setiap keinginan tanpa harus mencocokkan lebih dahulu barang yang dibeli seperti dalam mekanisme barter pada setiap transaksi. Dari fungsi tersebut dapat diketahui ringkasnya fungsi uang adalah; media pertukaran (medium of exchange), penyimpanan (store of value), ukuran nilai ( measure of value) standar dalam pembayaran tertunda ( standart of deffered payment )3
Menarik untuk dicermati bahwa definisi diatas tidak memuat kemungkinan pengertian yang dapat menunjukkan kepada suatu pergeseran fungsi utama mata uang. Uang dalam definisi ini mengesampingkan pengertian dimana uang dapat diletakkan atau disejajarkan dengan komoditi /barang dagangan lainnya. Definisi ini lebih meletakkan uang sebagai extra komoditi mengatasi barang. Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika definisi diatas meletakkan nilai mata uang diluar dirinya-bukan untuk uang itu sendiri- menurut hukum khususnya uang kertas yang banyak dipergunakan sebagai alat tukar diberbagai negara memicu beberapa persoalan baru. Tetapi pemakalah tidak akan membahas perdebatan tersebut untuk membatasi pembahasan. Dan ternyata dalam Islam fungsi uang hanya merupakan alat tukar bukan komoditas.
Sebelum uang diperkenalkan dalam bentuk uang kertas seperti sekarang uang lebih banyak menggunakan bahan emas dan perak atau bahan lainnya. Secara historis percetakan uang telah dimulai sejak kekaisaran romawi dan persia.4 Kemudian Islam mengadopsinya dan dalam jangka yang cukup lama tidak memberi perubahan apapun pada bentuknya. Bani ummayah (75 H) masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan uang dengan cetakan baru diproduksi dengan nama Dinar damsik. Sejak itu uang baru diperkenalkan dinar damsiq dinyatakan sebagai mata uang yang berlaku dalam Daulah Islamiyah.5
Uang sebagai alat penukar menempati posisi penting dalam Islam hal ini bisa dibuktikan dengan adanya ibadah yang berkaitan dengan uang; Zakat, Shadaqah, Haji. Untuk menjaga agar fungsi uang tidak berubah menjadi barang komoditas, maka ketentuan tentang jual beli uang menjadi penting untuk dikaji.
B. Jual beli Mata Uang (As- Sharf) dalam kajian Fiqh
Penelusuran tentang transaksi mata uang ( As Sharf ) dalam kitab fiqh sedikit dan terbatas, keterbatasan ini dapat dipahami, karena mungkin pada masa lampau, ketika kitab fiqh sedang ditulis oleh fuqaha masalah jual beli mata uang bukan masalah yang menonjol sebagaimana masalah muamalat lainnya. Dengan demikian perhatian tidak cukup banyak terhadap masalah ini. Masalah valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama baru ketika terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas dan perak pada masa kesultanan Mamluk, tepatnya masa Nasir Muhammad bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah6
Kitab fiqh yang membicarakan bab transaksi valuta asing dikenal dengan As Sharf, sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sub bab macam macam Jual Beli (Wahbah Az Zuhaili ) sedangkan As Sharf dalam Bidayatul Mujtahid Juz II pembahasan setelah bab jual beli. Secara umum jual beli mata uang / As Sharf dalam kitab kitab fiqh diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas atau perak dengan perak. Oleh karena itu dalam kitab fiqh apa saja yang menjadi ketentuan/ syarat rukun dalam transaksi berlaku juga dalam transaksi mata uang ( As –Sharf ), hanya saja kategorinya lebih khusus. Transaksi Valuta asing dari ketentuan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan dalam transaksi Islam adalah kegiatan yang ditolelir tetapi, meski boleh, perlu dibuat semacam catatan karena pada dasarnya Islam memandang uang harta sebagai alat tukar bukan komoditas, untuk memenuhi permintaan dan penawaran/ money demand for transaction bukan spekulasi .
Dalam Kamus al Munjid fi al Lugah7 disebutkan bahwa al sharf berarti menjual uang dengan uang lainya. Istilah al sharf yang berarti jual beli valuta dapat ditemukan dalam beberapa kamus. Muhammad al Adnani mendefinisikan al sharf dengan tukar-menukar uang.8 Yang dalam istilah Inggris adalah money changer.9
Menurut Istilah Syara’ Sharf adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis10
Jual beli mata uang mendasarkan pada QS;2, 275 tentang Kebolehan Jual beli; Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Dan hadits tentang jual beli mata uang (As- Sharf) diantaranya mendasarkan pada Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit tentang tukar menukar emas dan perak.
Syarat Syarat jual beli mata uang ( As- Sharf );
1. Serah terima dalam majlis kontrak
2. Jika dengan mata uang yg sama, jumlahnya harus sama
3. Tidak boleh ada khiyar syarat
4. Tidak boleh ditangguhkan, masing masing pihak yang bertransaksi tidak boleh menangguhkan penyerahan barang untuk jangka waktu tertentu karena barang tersebut harus diterima dan jatuh sebagai hak milik masing masing pembeli sebelum mereka berpisah.11
Beberapa pendapat Jual Beli Mata Uang ( As Sharf )
Dalam jual beli mata uang harus memenuhi syarat khusus; tiada penundaan, yang berarti harus tunai dan tiada pelebihan yang berarti dengan syarat keseimbangan. Dalam jual beli mata uang asing Ulama sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini12. Imam Hanafi dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama keduabelah pihak belum berpisah, baik itu penerimaannya itu segera atau lambat13. Jadi penerimaannya bisa dengan perjanjian waktu tertentu. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Karena ia tidak menyukai janji janji didalamnya.14 Sementara itu ulama Kontemporer, seperti al Qardawi, dalam hal memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, mengatakan tidak diperbolehkan. Selanjutnya beliau mengatakan tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai di tempat transaksi. Hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-diri. Dalam hal ni menurut Yusuf al-Qardhawi syara’ telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.
Merujuk uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa semua pendapat sepakat tentang dibolehkannya jual beli mata uang dengan syarat syarat khusus, tunai dan kadarnya sama, hanya saja perbedaan terletak pada interpretasi batasan istilah tunai dalam transaksi. Syafi’i dan Hanafi berpendapat bahwa tenggang waktu bisa diundur selama kedua belah pihak belum meninggalkan majlis, sedangkan Malik tidak ada tenggang waktu antara terjadinya akad dengan terjadinya serah terima barang.
C. Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Mata Uang (As Sharf)
Persoalan mendasar dalam perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah sepeninggal Rasululloh adalah bahwa nash Al qur’an dan Sunnah Nabi terbatas jumlahnya, sementara persoalan hukum yang muncul akibat perubahan sosial tidak akan pernah habis selama kehidupan manusia masih berlanjut, sehingga upaya penalaran dan pengembangan hukum Islam dibutuhkan disini, tanpa menafikan kedua sumber diatas.15 Sehingga keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul dimasyarakat untuk diajadikan pedoman.
Fatwa dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan permasalahan syariah/perundang undangan yang belum jelas16sedangkan Yusuf Qardhawi mendefinisikan fatwa menerangkan hukum Syara’ tentang suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya itu jelas identitasanya maupun tidak, baik peorangan maupun kolektif.17
Dari pengertian fatwa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional adalah merupakan jawaban terhadap masalah transaksi yang terjadi pada bank syariah di Indonesia - dalam Fatwa ini adalah Bank BNI Unit Usaha Syariah sebagai institusi yang meminta adanya fatwa tersebut - yang belum ada penetapan hukum sebelumnya di Indonesia tentang Jual Beli Mata Uang.
Pertimbangan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengacu pada transaksi/kegiatan perdagangan yang membutuhkan mata uang yang sama atau berbeda baik antar mata uang sejenis atau berlainan jenis, dan agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam maka Fatwa As- Sharf perlu untuk dijadikan pedoman.18
Ayat Alqur’an yang digunakan sebagai sandaran fatwa ini adalah tentang jual beli (QS. Al Baqoroh. 275). Sedangkan hadits yang digunakan adalah hadits hadits tentang pertukaran/jual beli emas dan perak dengan persyaratan tertentu; dan sama dan sejenis serta tunai 19 dan sandaran ketiga dari fatwa ini adalah Ijma’ bahwa aqad As Sharf di syariatkan dengan syarat syarat tertentu.
Dalam konsideran fatwa, Dewan Pengawas Syariah Nasional mendasarkan pada surat dari BNI unit usaha syariah sebagai pihak/ institusi yang membutuhkan justifikasi hukum terhadap masalah ini.20 Namun sayang tidak secara jelas di tampilkan masalah/transaksi yang seperti apa dan bagaimana yang melatarbelakangi BNI Unit Usaha Syariah sehingga mengajukan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.
Dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional, secara umum memberi justifikasi bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan;21
1. Tidak untuk spekulasi (untung untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga jaga (simpanan);
3. Jika mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai;
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (Kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Untuk jenis transaksi valuta asing; Spot22, hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional. Sedangkan untuk transaksi Forward, Swap dan Option hukumnya haram, karena didalamnya ada unsur spekulasi (maisir).
Fatwa ini berlaku sejak tanggal 28 maret 2002.
Dari kutipan fatwa di atas, kecenderungan fatwa Dewan Syariah Nasional lebih mengacu kepada pendapat Syafi’i dan Hanafi.
III. Catatan Ahir
Berdasar pemaparan makalah di atas, pemakalah menyimpulkan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli mata uang muncul karena ada permohonan dari Bank Syariah dalam hal ini BNI Unit Usaha Syariah namun sayangnya Dewan Syariah Nasional tidak memberikan informasi yang jelas tentang transakasi yang bagaimana yang terjadi pada BNI Unit Usaha Syariah sehingga meminta fatwa tentang jual beli mata uang ini, menurut pemakalah informasi tentang latar belakang fatwa penting dilampirkan sehingga kita bisa menelaah Fatwa Dewan Syariah Nasional lebih mendalam. Dasar hukum yang digunakan Dewan Syariah Nasional selain Al Quran juga Hadist tentang pertukaran jual emas dengan emas dan perak dengan perak, salah satu hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ubadah bin Shamit merupakan hadist Sahih dan dapat dijadikan hujjah, menyandarkan hadits jual beli mata uang pada pertukaran emas dan perak dalam fatwa didasarkan pada fakta bahwa emas dan perak merupakan mata uang yang yang berlaku diawal Islam dan menukarkannya sama dengan membelinya dengan catatan syarat jual beli mata uang tersebut sama dan sejenis serta dilakukan secara tunai. Sehingga menempatkan uang sebagai komoditas, tidak dibenarkan dari pemahaman hadits ini, karena uang dalam Islam sebagai alat tukar, bukan komoditas. Di sinilah letak kelemahan fatwa ini, karena menurut penulis letak permasalahan jual beli mata uang terletak pada dijadikannya mata uang sebagai komoditas. Dalam fatwa tidak secara mendetail mengangkat masalah mata uang sebagai komoditas lebih dalam, hanya dijelaskan kebolehannya jual beli mata uang ini, sedangkan ketidakbolehannya, mata uang sebagai komoditas, tidak. Seperti karakteristik fatwa yang bersifat temporer, maka fatwa ini, masih terbuka kemungkinan di ubah sesuai dengan permasalahan yang berkembang di masa mendatang tentang jual beli mata uang ini. Wallahu a’lam bis shawab.
DAFTAR PUSTAKA
Tim Penulis Dewan Syariah Nasional-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi 2, Jakarta: kerjasama DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2003
Dr. Adi Zakaria Afiff ” The application of marketing strategies in Islamic Banking” International Seminar of Islamic Financial Institution tanggal 7-8 Mei 2005 di Semarang
Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Jilid 2, Jakarta;PT Cipta Adi Pustaka, 1992
Richard A Ward, The Economic and Financial system ;scarton International book company 1970
Drs. T. Gilarso, Pengantar Ilmu ekonomi bagian makro, Yogyakarta; Kanisius 1992
Sigit Purnawan Jati, Dinar dan Dirham sebagai mata uang Islam; Sebuah Studi Pendahuluan , dalam Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, P3EI UII Yogyakarta
Internet ; www. Tazkia.com
Ensiklopedia of Islam Vol VII, tth
Louis Ma’luf, al Munjid fi al Lugah wa al a’lam, Maktabah al Syarqiyah, Beirut 1986
Muhammad al Adnani, Mu’jam al Aghlat al Lugawiyah al Mu’ashirah, cet 1, Maktabah Libanon, Beirut 1984
Munir Al Baklabaki, al Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary, Dar al Ilmi Li al Malayin, Beirut 1984
Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu, Juz 5, Daar Al Fikr,
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtasid Juz III, Cet 1, Kairo, Al Maktabah Alkulliyat Al Ashariyah, 1989
Jurnal Yurisdiksi, Edisi 2/Th. 1999
Sa’id Abu Jaib, Al- Qamus Al Fiqhiyyah ( Damaskus: Dar Al Fikr, 1982)
Yusuf Qardhawi, Fatwa antara Ketelitian dan kecerobohan ( Jakarta: Gema Insani Pess, 1999).
Penulis adalah Mahasiswi MSI PPs UII.
1Data terahir menunjukkan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan institusi keuangan Syariah di Indonesia, saat ini telah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 14 Unit Usaha Syariah, selanjutnya lihat dalam makalah Dr. Adi Zakaria Afiff ” The application of marketing strategies in Islamic Banking” International Seminar of Islamic Financial Institution tanggal 7-8 Mei 2005 di Semarang.
2 Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Jilid 2, Jakarta;PT Cipta Adi Pustaka, 1992 hal. 433
3 Richard A Ward, The Economic and Financial system ;Scarton International book company 1970 hal. 14, lih juga Drs. T. Gilarso, Pengantar Ilmu ekonomi bagian makro, Yogyakarta; Kanisius 1992 hal. 234-235
4Bahkan jauh sebelum berdirinya kerajaan Persia dan Romawi, yakni pada zaman ashhabul kahfi, seperti yang disebutkan di dalam surat al kahfi ayat 19. di sebutkan bahwa para pemuda tersebut berbelanja dengan memakai mata uang.
5 Sigit Purnawan Jati, Dinar dan Dirham sebagai mata uang Islam; Sebuah Studi Pendahuluan , dalam Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, P3EI UII Yogyakarta hal.507 . dalam Alqur’an dan hadits emas dan perak telah di sebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan, QS. At Taubah, selanjutnya lih dalam Ikhwan Abidin Basri, Memahami Konsep Uang dalam Islam, www. Tazkia.com
6 Ensiklopedia of Islam Vol VII hal. 991
7 Louis Ma’luf, al Munjid fi al Lugah wa al a’lam, Maktabah al Syarqiyah, Beirut 1986, hlm 423.
8 Muhammad al Adnani, Mu’jam al Aghlat al Lugawiyah al Mu’ashirah, cet 1, Maktabah Libanon, Beirut 1984, hlm 374.
9 Munir Al Baklabaki, al Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary, Dar al Ilmi Li al Malayin, Beirut 1984, hlm. 588.
10 Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu, Juz 5, Daar Al Fikr, hal. Seperti yang telah sekilas disebut sebelumnya bahwa awalnya mata uang terbuat dari emas dan perak dan dalam perjalanannya berevolusi dan saat ini mata uang terbuat dari kertas.
11 Ibid, bandingkan dengan Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid tentang syarat syarat jual beli mata uang
12 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtasid Juz III, Cet 1, Kairo, Al Maktabah Alkulliyat Al Ashariyah, 1989 hal. 320
13 Ibid hal. 320
14 Ibid, hal. 320
15 Jurnal Yurisdiksi, Edisi 2/Th. 1999, hal. 73.
16 Sa’id Abu Jaib, Al- Qamus Al Fiqhiyyah ( Damaskus: Dar Al Fikr, 1982) hal. 281
17 Yusuf Qardhawi, Fatwa antara Ketelitian dan kecerobohan ( Jakarta: Gema Insani Pess, 1999) h. 5
18 Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, edisi kedua, Jakarta; PT. Intermasa 2003, hal. 169
19 Ibid, hal 170-171. Hadit diriwayatkan; hadist 1. HR Baihaqi dan Ibnu Majah tentang dasar jual beli hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan, hadits 2; HR. Muslim Abu Daud, tarmidzi , Nasa’i dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit; tentang ketentuan jualbeli emas, perak,gandum, syair, kurma dan garam dalam barang yang sama dan sejenis dengan tunai, jika berbeda, jual dengan tunai, hadits 3; HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad dari Umar bin Khattab tentang jual beli emas dengan perak secara tunai jika tidak tergolong riba, hadits 4; HR Muslim dari Sa’id Al Hudri tentang Jual Beli emas dg emas, perak dengan perak dengan persyaratan tidak ada tambahan dan tunai. Hadits 5; HR. Muslim dari Bara’ bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang larangan menjual perak dengan emas dengan tidak tunai. Hadits 6; HR Tirmidzi dari Amr bin Auf Al muzani. tentang kebolehan perjanjian kaum muslim dengan syarat syarat tertentu kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Salah satu hadits dari Ubadah bin Shamit pemakalah melakukan penelusuran tentang kesahihannya untuk dijadikan hujjah, antara lain merunutkan sanad hadits, hasilnya para perawi dalam hadits tersebut menurut para ulama hadits adalah tsiqoh, sehingga memiliki tingkat akurasi yang tinggi karenanya dapat dipercaya riwayatnya.
20 Ibid, hal. 172
21 Ibid, hal. 172-174
22 Transaksi Spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, sedangkan transaksi Forward yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun, transaksi Swap yaitu suatu kontrak pembelian dan penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forwad, transaksi Option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal ahir tertentu.
Hanya untuk Ilmu dan Pengetahuan.
Link: http://msi-uii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=208
idhamhr@gmail.com
Salam
#Saya temukan artikel menarik daripada mahasiswi UII. Menarik untuk dibaca hasil temuan beliau. Syukran dan Semoga bermanfaat.
Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Mata Uang (As- Sharf )
oleh : Indah Piliyanti
MSI-UII.Net - 15/8/2005
I. Pendahuluan
Hadirnya Institusi Keuangan Syariah di Indonesia diawali ketika secara resmi Bank Muamalat Indonesia dioperasikan tahun 1992, selanjutnya diikuti oleh lahirnya Bank Syariah lainnya dan juga lembaga Non bank Syariah seperti Asuransi.1 Sebagai konsekuensi keberadaan Lembaga Keuangan Syariah maka operasional Bank Syariah selain harus mengacu kepada aturan Syar’i juga aturan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. Agar Bank Syariah dalam operasionalnya tidak keluar dari aturan Syariah maka dibentuklah suatu badan yang berwenang memberi justifikasi hukum atas operasional mereka, yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah. Pada perkembangan selanjutnya bank syariah tumbuh pesat dan menuntut lebih banyak pengawasan dari sisi Syar’i. Maka terbentuklah Dewan Pengawas Syariah Nasional yang didirikan Majlis Ulama Indonesia tahun 1999 (6 tahun sejak BMI beroperasi) bertugas memberikan rumusan dan kajian atas transaksi yang terjadi di bank bank syariah di Indonesia selain itu, setiap bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk pengawasan operasional pada intern bank mereka. Di antara transaksi yang membutuhkan justifikasi hukum oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional adalah Jual Beli Mata Uang (As- sharf) No. 28/DSN-MUI/III/2002.
II. Permasalahan dan Telaah Fatwa
Dalam makalah ini, pemakalah akan menelaah Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai otoritas pemberi fatwa untuk dijadikan pedoman dalam transaksi di lembaga keuangan syariah di Indonesia tentang jual beli mata uang (As Sharf). Untuk sampai pada suatu telaah terlebih dahulu akan dibahas definisi dan fungsi uang, serta jual beli mata uang dalam kajian fiqh, beberapa pendapat tentang jual beli mata uang.
A. Pengertian Uang
Uang adalah alat tukar/bayar yang diterima secara umum, memiliki satuan satuan tertentu dengan nilai standar serta memiliki daya beli terhadap barang dan jasa. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange). Di samping itu juga berfungsi untuk melunasi kewajiban kewajiban yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis.2
Sedangkan Milton Friedman Ekonom Amerika kontemporer mendefinisikan fungsi uang untuk menjalankan pertukaran barang tanpa melalui mekanisme barter, uang dapat digunakan secara individual untuk menukar berbagai macam barang dan melayani setiap keinginan tanpa harus mencocokkan lebih dahulu barang yang dibeli seperti dalam mekanisme barter pada setiap transaksi. Dari fungsi tersebut dapat diketahui ringkasnya fungsi uang adalah; media pertukaran (medium of exchange), penyimpanan (store of value), ukuran nilai ( measure of value) standar dalam pembayaran tertunda ( standart of deffered payment )3
Menarik untuk dicermati bahwa definisi diatas tidak memuat kemungkinan pengertian yang dapat menunjukkan kepada suatu pergeseran fungsi utama mata uang. Uang dalam definisi ini mengesampingkan pengertian dimana uang dapat diletakkan atau disejajarkan dengan komoditi /barang dagangan lainnya. Definisi ini lebih meletakkan uang sebagai extra komoditi mengatasi barang. Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika definisi diatas meletakkan nilai mata uang diluar dirinya-bukan untuk uang itu sendiri- menurut hukum khususnya uang kertas yang banyak dipergunakan sebagai alat tukar diberbagai negara memicu beberapa persoalan baru. Tetapi pemakalah tidak akan membahas perdebatan tersebut untuk membatasi pembahasan. Dan ternyata dalam Islam fungsi uang hanya merupakan alat tukar bukan komoditas.
Sebelum uang diperkenalkan dalam bentuk uang kertas seperti sekarang uang lebih banyak menggunakan bahan emas dan perak atau bahan lainnya. Secara historis percetakan uang telah dimulai sejak kekaisaran romawi dan persia.4 Kemudian Islam mengadopsinya dan dalam jangka yang cukup lama tidak memberi perubahan apapun pada bentuknya. Bani ummayah (75 H) masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan uang dengan cetakan baru diproduksi dengan nama Dinar damsik. Sejak itu uang baru diperkenalkan dinar damsiq dinyatakan sebagai mata uang yang berlaku dalam Daulah Islamiyah.5
Uang sebagai alat penukar menempati posisi penting dalam Islam hal ini bisa dibuktikan dengan adanya ibadah yang berkaitan dengan uang; Zakat, Shadaqah, Haji. Untuk menjaga agar fungsi uang tidak berubah menjadi barang komoditas, maka ketentuan tentang jual beli uang menjadi penting untuk dikaji.
B. Jual beli Mata Uang (As- Sharf) dalam kajian Fiqh
Penelusuran tentang transaksi mata uang ( As Sharf ) dalam kitab fiqh sedikit dan terbatas, keterbatasan ini dapat dipahami, karena mungkin pada masa lampau, ketika kitab fiqh sedang ditulis oleh fuqaha masalah jual beli mata uang bukan masalah yang menonjol sebagaimana masalah muamalat lainnya. Dengan demikian perhatian tidak cukup banyak terhadap masalah ini. Masalah valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama baru ketika terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas dan perak pada masa kesultanan Mamluk, tepatnya masa Nasir Muhammad bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah6
Kitab fiqh yang membicarakan bab transaksi valuta asing dikenal dengan As Sharf, sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sub bab macam macam Jual Beli (Wahbah Az Zuhaili ) sedangkan As Sharf dalam Bidayatul Mujtahid Juz II pembahasan setelah bab jual beli. Secara umum jual beli mata uang / As Sharf dalam kitab kitab fiqh diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas atau perak dengan perak. Oleh karena itu dalam kitab fiqh apa saja yang menjadi ketentuan/ syarat rukun dalam transaksi berlaku juga dalam transaksi mata uang ( As –Sharf ), hanya saja kategorinya lebih khusus. Transaksi Valuta asing dari ketentuan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan dalam transaksi Islam adalah kegiatan yang ditolelir tetapi, meski boleh, perlu dibuat semacam catatan karena pada dasarnya Islam memandang uang harta sebagai alat tukar bukan komoditas, untuk memenuhi permintaan dan penawaran/ money demand for transaction bukan spekulasi .
Dalam Kamus al Munjid fi al Lugah7 disebutkan bahwa al sharf berarti menjual uang dengan uang lainya. Istilah al sharf yang berarti jual beli valuta dapat ditemukan dalam beberapa kamus. Muhammad al Adnani mendefinisikan al sharf dengan tukar-menukar uang.8 Yang dalam istilah Inggris adalah money changer.9
Menurut Istilah Syara’ Sharf adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis10
Jual beli mata uang mendasarkan pada QS;2, 275 tentang Kebolehan Jual beli; Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Dan hadits tentang jual beli mata uang (As- Sharf) diantaranya mendasarkan pada Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit tentang tukar menukar emas dan perak.
Syarat Syarat jual beli mata uang ( As- Sharf );
1. Serah terima dalam majlis kontrak
2. Jika dengan mata uang yg sama, jumlahnya harus sama
3. Tidak boleh ada khiyar syarat
4. Tidak boleh ditangguhkan, masing masing pihak yang bertransaksi tidak boleh menangguhkan penyerahan barang untuk jangka waktu tertentu karena barang tersebut harus diterima dan jatuh sebagai hak milik masing masing pembeli sebelum mereka berpisah.11
Beberapa pendapat Jual Beli Mata Uang ( As Sharf )
Dalam jual beli mata uang harus memenuhi syarat khusus; tiada penundaan, yang berarti harus tunai dan tiada pelebihan yang berarti dengan syarat keseimbangan. Dalam jual beli mata uang asing Ulama sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini12. Imam Hanafi dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama keduabelah pihak belum berpisah, baik itu penerimaannya itu segera atau lambat13. Jadi penerimaannya bisa dengan perjanjian waktu tertentu. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Karena ia tidak menyukai janji janji didalamnya.14 Sementara itu ulama Kontemporer, seperti al Qardawi, dalam hal memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, mengatakan tidak diperbolehkan. Selanjutnya beliau mengatakan tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai di tempat transaksi. Hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-diri. Dalam hal ni menurut Yusuf al-Qardhawi syara’ telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.
Merujuk uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa semua pendapat sepakat tentang dibolehkannya jual beli mata uang dengan syarat syarat khusus, tunai dan kadarnya sama, hanya saja perbedaan terletak pada interpretasi batasan istilah tunai dalam transaksi. Syafi’i dan Hanafi berpendapat bahwa tenggang waktu bisa diundur selama kedua belah pihak belum meninggalkan majlis, sedangkan Malik tidak ada tenggang waktu antara terjadinya akad dengan terjadinya serah terima barang.
C. Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Mata Uang (As Sharf)
Persoalan mendasar dalam perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah sepeninggal Rasululloh adalah bahwa nash Al qur’an dan Sunnah Nabi terbatas jumlahnya, sementara persoalan hukum yang muncul akibat perubahan sosial tidak akan pernah habis selama kehidupan manusia masih berlanjut, sehingga upaya penalaran dan pengembangan hukum Islam dibutuhkan disini, tanpa menafikan kedua sumber diatas.15 Sehingga keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul dimasyarakat untuk diajadikan pedoman.
Fatwa dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan permasalahan syariah/perundang undangan yang belum jelas16sedangkan Yusuf Qardhawi mendefinisikan fatwa menerangkan hukum Syara’ tentang suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya itu jelas identitasanya maupun tidak, baik peorangan maupun kolektif.17
Dari pengertian fatwa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional adalah merupakan jawaban terhadap masalah transaksi yang terjadi pada bank syariah di Indonesia - dalam Fatwa ini adalah Bank BNI Unit Usaha Syariah sebagai institusi yang meminta adanya fatwa tersebut - yang belum ada penetapan hukum sebelumnya di Indonesia tentang Jual Beli Mata Uang.
Pertimbangan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengacu pada transaksi/kegiatan perdagangan yang membutuhkan mata uang yang sama atau berbeda baik antar mata uang sejenis atau berlainan jenis, dan agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam maka Fatwa As- Sharf perlu untuk dijadikan pedoman.18
Ayat Alqur’an yang digunakan sebagai sandaran fatwa ini adalah tentang jual beli (QS. Al Baqoroh. 275). Sedangkan hadits yang digunakan adalah hadits hadits tentang pertukaran/jual beli emas dan perak dengan persyaratan tertentu; dan sama dan sejenis serta tunai 19 dan sandaran ketiga dari fatwa ini adalah Ijma’ bahwa aqad As Sharf di syariatkan dengan syarat syarat tertentu.
Dalam konsideran fatwa, Dewan Pengawas Syariah Nasional mendasarkan pada surat dari BNI unit usaha syariah sebagai pihak/ institusi yang membutuhkan justifikasi hukum terhadap masalah ini.20 Namun sayang tidak secara jelas di tampilkan masalah/transaksi yang seperti apa dan bagaimana yang melatarbelakangi BNI Unit Usaha Syariah sehingga mengajukan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.
Dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional, secara umum memberi justifikasi bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan;21
1. Tidak untuk spekulasi (untung untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga jaga (simpanan);
3. Jika mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai;
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (Kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Untuk jenis transaksi valuta asing; Spot22, hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional. Sedangkan untuk transaksi Forward, Swap dan Option hukumnya haram, karena didalamnya ada unsur spekulasi (maisir).
Fatwa ini berlaku sejak tanggal 28 maret 2002.
Dari kutipan fatwa di atas, kecenderungan fatwa Dewan Syariah Nasional lebih mengacu kepada pendapat Syafi’i dan Hanafi.
III. Catatan Ahir
Berdasar pemaparan makalah di atas, pemakalah menyimpulkan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli mata uang muncul karena ada permohonan dari Bank Syariah dalam hal ini BNI Unit Usaha Syariah namun sayangnya Dewan Syariah Nasional tidak memberikan informasi yang jelas tentang transakasi yang bagaimana yang terjadi pada BNI Unit Usaha Syariah sehingga meminta fatwa tentang jual beli mata uang ini, menurut pemakalah informasi tentang latar belakang fatwa penting dilampirkan sehingga kita bisa menelaah Fatwa Dewan Syariah Nasional lebih mendalam. Dasar hukum yang digunakan Dewan Syariah Nasional selain Al Quran juga Hadist tentang pertukaran jual emas dengan emas dan perak dengan perak, salah satu hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ubadah bin Shamit merupakan hadist Sahih dan dapat dijadikan hujjah, menyandarkan hadits jual beli mata uang pada pertukaran emas dan perak dalam fatwa didasarkan pada fakta bahwa emas dan perak merupakan mata uang yang yang berlaku diawal Islam dan menukarkannya sama dengan membelinya dengan catatan syarat jual beli mata uang tersebut sama dan sejenis serta dilakukan secara tunai. Sehingga menempatkan uang sebagai komoditas, tidak dibenarkan dari pemahaman hadits ini, karena uang dalam Islam sebagai alat tukar, bukan komoditas. Di sinilah letak kelemahan fatwa ini, karena menurut penulis letak permasalahan jual beli mata uang terletak pada dijadikannya mata uang sebagai komoditas. Dalam fatwa tidak secara mendetail mengangkat masalah mata uang sebagai komoditas lebih dalam, hanya dijelaskan kebolehannya jual beli mata uang ini, sedangkan ketidakbolehannya, mata uang sebagai komoditas, tidak. Seperti karakteristik fatwa yang bersifat temporer, maka fatwa ini, masih terbuka kemungkinan di ubah sesuai dengan permasalahan yang berkembang di masa mendatang tentang jual beli mata uang ini. Wallahu a’lam bis shawab.
DAFTAR PUSTAKA
Tim Penulis Dewan Syariah Nasional-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi 2, Jakarta: kerjasama DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2003
Dr. Adi Zakaria Afiff ” The application of marketing strategies in Islamic Banking” International Seminar of Islamic Financial Institution tanggal 7-8 Mei 2005 di Semarang
Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Jilid 2, Jakarta;PT Cipta Adi Pustaka, 1992
Richard A Ward, The Economic and Financial system ;scarton International book company 1970
Drs. T. Gilarso, Pengantar Ilmu ekonomi bagian makro, Yogyakarta; Kanisius 1992
Sigit Purnawan Jati, Dinar dan Dirham sebagai mata uang Islam; Sebuah Studi Pendahuluan , dalam Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, P3EI UII Yogyakarta
Internet ; www. Tazkia.com
Ensiklopedia of Islam Vol VII, tth
Louis Ma’luf, al Munjid fi al Lugah wa al a’lam, Maktabah al Syarqiyah, Beirut 1986
Muhammad al Adnani, Mu’jam al Aghlat al Lugawiyah al Mu’ashirah, cet 1, Maktabah Libanon, Beirut 1984
Munir Al Baklabaki, al Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary, Dar al Ilmi Li al Malayin, Beirut 1984
Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu, Juz 5, Daar Al Fikr,
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtasid Juz III, Cet 1, Kairo, Al Maktabah Alkulliyat Al Ashariyah, 1989
Jurnal Yurisdiksi, Edisi 2/Th. 1999
Sa’id Abu Jaib, Al- Qamus Al Fiqhiyyah ( Damaskus: Dar Al Fikr, 1982)
Yusuf Qardhawi, Fatwa antara Ketelitian dan kecerobohan ( Jakarta: Gema Insani Pess, 1999).
Penulis adalah Mahasiswi MSI PPs UII.
1Data terahir menunjukkan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan institusi keuangan Syariah di Indonesia, saat ini telah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 14 Unit Usaha Syariah, selanjutnya lihat dalam makalah Dr. Adi Zakaria Afiff ” The application of marketing strategies in Islamic Banking” International Seminar of Islamic Financial Institution tanggal 7-8 Mei 2005 di Semarang.
2 Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Jilid 2, Jakarta;PT Cipta Adi Pustaka, 1992 hal. 433
3 Richard A Ward, The Economic and Financial system ;Scarton International book company 1970 hal. 14, lih juga Drs. T. Gilarso, Pengantar Ilmu ekonomi bagian makro, Yogyakarta; Kanisius 1992 hal. 234-235
4Bahkan jauh sebelum berdirinya kerajaan Persia dan Romawi, yakni pada zaman ashhabul kahfi, seperti yang disebutkan di dalam surat al kahfi ayat 19. di sebutkan bahwa para pemuda tersebut berbelanja dengan memakai mata uang.
5 Sigit Purnawan Jati, Dinar dan Dirham sebagai mata uang Islam; Sebuah Studi Pendahuluan , dalam Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, P3EI UII Yogyakarta hal.507 . dalam Alqur’an dan hadits emas dan perak telah di sebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan, QS. At Taubah, selanjutnya lih dalam Ikhwan Abidin Basri, Memahami Konsep Uang dalam Islam, www. Tazkia.com
6 Ensiklopedia of Islam Vol VII hal. 991
7 Louis Ma’luf, al Munjid fi al Lugah wa al a’lam, Maktabah al Syarqiyah, Beirut 1986, hlm 423.
8 Muhammad al Adnani, Mu’jam al Aghlat al Lugawiyah al Mu’ashirah, cet 1, Maktabah Libanon, Beirut 1984, hlm 374.
9 Munir Al Baklabaki, al Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary, Dar al Ilmi Li al Malayin, Beirut 1984, hlm. 588.
10 Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu, Juz 5, Daar Al Fikr, hal. Seperti yang telah sekilas disebut sebelumnya bahwa awalnya mata uang terbuat dari emas dan perak dan dalam perjalanannya berevolusi dan saat ini mata uang terbuat dari kertas.
11 Ibid, bandingkan dengan Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid tentang syarat syarat jual beli mata uang
12 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtasid Juz III, Cet 1, Kairo, Al Maktabah Alkulliyat Al Ashariyah, 1989 hal. 320
13 Ibid hal. 320
14 Ibid, hal. 320
15 Jurnal Yurisdiksi, Edisi 2/Th. 1999, hal. 73.
16 Sa’id Abu Jaib, Al- Qamus Al Fiqhiyyah ( Damaskus: Dar Al Fikr, 1982) hal. 281
17 Yusuf Qardhawi, Fatwa antara Ketelitian dan kecerobohan ( Jakarta: Gema Insani Pess, 1999) h. 5
18 Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, edisi kedua, Jakarta; PT. Intermasa 2003, hal. 169
19 Ibid, hal 170-171. Hadit diriwayatkan; hadist 1. HR Baihaqi dan Ibnu Majah tentang dasar jual beli hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan, hadits 2; HR. Muslim Abu Daud, tarmidzi , Nasa’i dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit; tentang ketentuan jualbeli emas, perak,gandum, syair, kurma dan garam dalam barang yang sama dan sejenis dengan tunai, jika berbeda, jual dengan tunai, hadits 3; HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad dari Umar bin Khattab tentang jual beli emas dengan perak secara tunai jika tidak tergolong riba, hadits 4; HR Muslim dari Sa’id Al Hudri tentang Jual Beli emas dg emas, perak dengan perak dengan persyaratan tidak ada tambahan dan tunai. Hadits 5; HR. Muslim dari Bara’ bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang larangan menjual perak dengan emas dengan tidak tunai. Hadits 6; HR Tirmidzi dari Amr bin Auf Al muzani. tentang kebolehan perjanjian kaum muslim dengan syarat syarat tertentu kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Salah satu hadits dari Ubadah bin Shamit pemakalah melakukan penelusuran tentang kesahihannya untuk dijadikan hujjah, antara lain merunutkan sanad hadits, hasilnya para perawi dalam hadits tersebut menurut para ulama hadits adalah tsiqoh, sehingga memiliki tingkat akurasi yang tinggi karenanya dapat dipercaya riwayatnya.
20 Ibid, hal. 172
21 Ibid, hal. 172-174
22 Transaksi Spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, sedangkan transaksi Forward yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun, transaksi Swap yaitu suatu kontrak pembelian dan penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forwad, transaksi Option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal ahir tertentu.
Hanya untuk Ilmu dan Pengetahuan.
Link: http://msi-uii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=208
idhamhr@gmail.com
Salam
Monday, October 6, 2008
Broker Saham Islam
Assalamu'alaikum wr wb.
#Artikel ini saya dapat dalam wabesite Persatuan Ekonomi dan Pengurusan Islam Malaysia. Ianya ditulis Oleh pakar Saham Islam Malaysia dan Ketua kepada IEMAM. Semoga bermanfaat dan menambah Ilmu. Salam
BROKER SAHAM ISLAM
Datuk Dr. Syed Othman Alhabshi
Presiden Persatuan Ekonomi dan Pengurusan Islam Malaysia
(IEMAM)
Semenjak bulan Jun 1994, Bank Islam Malaysia Berhad telah melancarkan kegiatan menjual beli saham secara Islam melalui sebuah anak syarikatnya yang bernama Syarikat Sekuriti BIMB Sendirian Berhad. Kemunculan syarikat ini sebenarnya merupakan satu lagi tambahan kepada institusi kewangan Islam, khasnya institusi pasaran saham yang bergiat semata-mata bagi memberikan perkhidmatan kegiatan jual beli saham secara Islam.
Jikalau penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983 dahulu sebenarnya memerlukan suatu akta khas, iaitu Akta Bank Islam, bagi membolehkannya menguruskan kegiatan perbankan secara Islam sepenuhnya, penubuhan Syarikat ini tidak pula begitu. Malahan, ia tidaklah bergerak secara bebas, tetapi tertakluk kepada segala peraturan yang dikenakan oleh Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL), kerana ia sememangnya menganggotai BSKL sebagai salah sebuah syarikat ahli, seperti juga syarikat sekuriti atau syarikat broker saham yang lain.
Apakah perlunya syarikat sekuriti yang menjalankan segala urusannya secara Islam kerana dalam kegiatan menjual beli saham dari BSKL, kebanyakan daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh BSKL sendiri pun sudah selaras dengan tuntutan syariah? Misalnya, BSKL tidak membenarkan "short-selling" atau menjual saham yang kita belum beli lagi. Ia juga tidak menggalakkan amalan spekulasi yang keterlaluan, seperti mengambil tindakan menggantung syarikat yang harga sahamnya meningkat lebih daripada tiga puluh peratus dalam satu tempoh urusniaga, sama ada sebelah pagi atau sebelah petang.
Dari segi pemilihan saham misalnya, kita boleh memilih saham yang telah diperakui halal oleh BIMB. Jikalaulah kita mengikuti peraturan yang ada pun agak sudah memadai untuk menentukan urusniaga kita itu halal dan diberkati oleh Allah (s.w.t.). Oleh itu, apakah agaknya perkhidmatan yang lain yang diberi oleh syarikat ini?
Sebenarnya, ada banyak faedah yang tidak begitu jelas bagi kita.
Pertama, Syarikat Sekuriti
BIMB berkhidmat untuk mengurusniagakan syarikat-syarikat yang diperakui harus oleh Majlis Pengawasan Syariah BIMB sahaja. Dalam penentuan ini, pertama sekali, ia berpandukan kepada melihat kegiatan utama sesebuah syarikat. Jika kegiatan utamanya tidak bertentangan dengan Islam, walau pun urusan kewangannya tidak dilaksanakan secara Islam, maka syarikat tersebut dianggap harus diurusniagakan setakat ini. Syarat ini digunakan kerana dalam keadaan perjalanan mana-mana syarikat hari ini, hampir tidak mungkin sesebuah syarikat melaksanakan urusan kewangannya secara Islam sepenuhnya. Pertama kerana jumlah modal yang tersedia ada dalam BIMB dan Bank lain yang melaksanakan SPTF tidak mencukupi untuk keperluan semua syarikat yang ada.
Kedua, dalam rangkaian syarikat hari ini, ada yang menjadi anak syarikat, dan ada pula yang menjadi syarikat induk kepada syarikat lain. Maka, prinsip yang digunakan ialah, jika anak syarikat harus diurusniagakan, maka kita tidak perlu melihat kepada status syarikat induknya. Tetapi, jika kegiatan utama bagi sebuah anak syarikat bertentangan dengan Islam, maka syarikat induknya juga dikira tidak harus diurusniagakan.
Masalah yang timbul ialah, syarikat-syarikat yang tersenarai dalam BSKL sentiasa bertukar struktur, pemilikan, kegiatan, kerana dalam dunia koporat moden ini, syarikat-syarikat tersebut tidak berhenti daripada mengambil alih atau diambil alih oleh syarikat lain melalui berbagai cara. Syarikat-syarikat ini pada prinsipnya akan menjual anak syarikatnya atau ekuitinya dalam syarikat yang tidak mendatangkan keuntungan yang banyak atau tidak berpotensi maju. Sebaliknya, ia akan cuba membeli syarikat lain atau mengambil ekuiti dalam syarikat yang mendatangkan keuntungan yang banyak atau yang berpotensi tinggi untuk maju.
Ada juga syarikat yang besar tetapi belum tersenarai dalam BSKL mengambil alih syarikat lain yang sudah pun tersenarai dalam BSKL semata-mata untuk beroperasi sebagai syarikat yang tersenarai dalam BSKL, tanpa melalui proses penyenaraian yang ditentukan oleh BSKL. Misalnya, HICOM telah mengambil alih New Serendah dan akhirnya menukarkan nama dari New Serendah kepada HICOM.
Ringkasnya, pergolakan seperti ini boleh menukarkan status sesebuah syarikat dari segi harus atau tidak diurusniagakan oleh orang Islam. Hal ini boleh merumitkan individu Muslim yang benar-benar tidak mahu terlibat dalam perkara-perkara yang jelas bertentangan dengan Islam. Masalah ini sebenarnya dapat diatasi jika kita hanya berurusan dengan Syarikat Sekuriti BIMB kerana ia sentiasa mengikuti segala perkembangan yang boleh menyebabkan perubahan kegiatan utama sesebuah syarikat. Inilah antara sebab mengapa kita harus mendapatkan senarai mutakhir dari BIMB yang mengandungi syarikat yang harus diurusniagakan. Jika kita berurusniaga dengan Syarikat Sekuriti BIMB, masalah ini dapat kita atasi dengan mudah. Jika sesudah kita beli saham bagi syarikat yang dianggap harus, dan kemudiannya ia bertukar kepada status sebaliknya, maka kita haruslah menjualnya, walaupun kita tidak perlu menjualnya pada tahap harga yang merugikan.
Selain daripada faedah memilih saham syarikat yang diharuskan, Syarikat Sekuriti BIMB juga melaksanakan kegiatannya tanpa meliobatkan kita dengan perkara-perkara haram yang lain. Mislanya, kita tidak dibenarkan terlibat dengan amalan riba. Mengikut amalan biasa, apabila kita telah membeli saham melalui telefon atau melalui arahan yang diberi secara langsung di pejabat syarikat sekuriti tertentu, kita diberi tempoh sehingga kira-kira seminggu untuk membayar. Jika kita bayar dalam tempoh yang dibenarkan, maka kita tidak dikenakan apa-apa faedah atau "interest". Sebaliknya, jika kita melewati tempoh berkenaan, kita akan dikenakan faedah. Ada juga syarikat yang mengenakan faedah bagi setiap hari kita bayar lewat.
Dalam kes Syarikat Sekuriti BIMB, ia memerlukan setiap pelanggan menaruh deposit sekurangkurangnya sebanyak 30 peratus daripada jumlah nilai saham yang hendak dibeli. Bagi mereka yang membayar dalam tempoh yang dibenarkan, tidak ada apa-apa lebihan bayaran dikenakan. Sebaliknya, bagi mereka yang melewati bayaran ini, Syarikat Sekuriti BIMB akan menjualpaksa
"force selling" dan sebarang kerugian akan ditolah dari deposit pelanggan itu. Tidak ada apa-apa
bayaran lebihan atau faedah yang akan dikenakan.
Jualpaksa ini sebenarnya dilakukan juga oleh semua syarikat sekuriti lain kerana ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh BSKL. Maka amalan ini tidaklah berbeza. Yang membezakannya hanyalah faedah atau "interest" yang dikenakan.
Ketiga, berurusniaga dengan Syarikat Sekuriti BIMB mengelakkan kita daripada bersyubhat dengan syarikat yang sememang mengamalkan perkara-perkara yang jelas haram. Walau pun pandangan ini mungkin dianggap keterlaluan, hakikatnya ialah bagi mereka yang benar-benar ingin mengelakkan dari yang haram, mereka harus mengelakkan diri dari perkara-perkara yang syubhat juga.
Keempat, dengan peraturan memerlukan deposit dari pelanggan, maka pelanggan tidak digalakkan mengamalkan spekulasi secara keterlaluan yang boleh membawa kepada kerugian yang terlalu besar. Suka saya menyatakan bahawa amalan spekulasi dan kontra itu tidak bertentangan dengan Islam. Banyak juga perkara yang diharuskan oleh Islam, seperti makan dan minum. Tetapi jika kita terlalu banyak makan dan minum, atau langsung tidak makan dan tidak minum pun, sudah menjadi sekurang-kurang makruh hukumnya.
Begitu juga dengan amalan spekulasi dan kontra ini pada prinsipnya harus. Tetapi jika ia boleh mendatangkan mudharrat kepada kita, sudah tentulah humkumnya tidak lagi harus, tetapi sekurang-kurangnya makruh atau pun boleh jadi haram. Hal ini juga dapat kita bendung melalui berurusniaga dengan Syarikat Sekuriti BIMB.
Syarikat Sekuriti BIMB ini juga boleh memberi perkhidmatan sebagai pengurus dana kepada yayasan atau organisasi yang mempunyai modal tetapi tidak berupaya melakukannya sendiri. Yayasan dan organisasi yang inginkan perkhidmatan ini secara Islam tidak lagi terpaksa berasa waswas untuk melantik pengurus dana yang cekap dan Islamic. Walau pun ia baru sahaja ditubuhkan, namun pengalamannya dalam bidang ini agak lama yang telah diusahakan melalui anak syarikat BIMB iaitu Al-Wakalah Nominees.
Usaha yang dibuat oleh BIMB dalam menubuhkan Syarikat Sekuriti BIMB sebenarnya meneroka satu lagi jalan baru ke arah bermuamalah secara Islam. IEMAM memberi sokongan padu kepada usaha ini.
#Artikel ini saya dapat dalam wabesite Persatuan Ekonomi dan Pengurusan Islam Malaysia. Ianya ditulis Oleh pakar Saham Islam Malaysia dan Ketua kepada IEMAM. Semoga bermanfaat dan menambah Ilmu. Salam
BROKER SAHAM ISLAM
Datuk Dr. Syed Othman Alhabshi
Presiden Persatuan Ekonomi dan Pengurusan Islam Malaysia
(IEMAM)
Semenjak bulan Jun 1994, Bank Islam Malaysia Berhad telah melancarkan kegiatan menjual beli saham secara Islam melalui sebuah anak syarikatnya yang bernama Syarikat Sekuriti BIMB Sendirian Berhad. Kemunculan syarikat ini sebenarnya merupakan satu lagi tambahan kepada institusi kewangan Islam, khasnya institusi pasaran saham yang bergiat semata-mata bagi memberikan perkhidmatan kegiatan jual beli saham secara Islam.
Jikalau penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983 dahulu sebenarnya memerlukan suatu akta khas, iaitu Akta Bank Islam, bagi membolehkannya menguruskan kegiatan perbankan secara Islam sepenuhnya, penubuhan Syarikat ini tidak pula begitu. Malahan, ia tidaklah bergerak secara bebas, tetapi tertakluk kepada segala peraturan yang dikenakan oleh Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL), kerana ia sememangnya menganggotai BSKL sebagai salah sebuah syarikat ahli, seperti juga syarikat sekuriti atau syarikat broker saham yang lain.
Apakah perlunya syarikat sekuriti yang menjalankan segala urusannya secara Islam kerana dalam kegiatan menjual beli saham dari BSKL, kebanyakan daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh BSKL sendiri pun sudah selaras dengan tuntutan syariah? Misalnya, BSKL tidak membenarkan "short-selling" atau menjual saham yang kita belum beli lagi. Ia juga tidak menggalakkan amalan spekulasi yang keterlaluan, seperti mengambil tindakan menggantung syarikat yang harga sahamnya meningkat lebih daripada tiga puluh peratus dalam satu tempoh urusniaga, sama ada sebelah pagi atau sebelah petang.
Dari segi pemilihan saham misalnya, kita boleh memilih saham yang telah diperakui halal oleh BIMB. Jikalaulah kita mengikuti peraturan yang ada pun agak sudah memadai untuk menentukan urusniaga kita itu halal dan diberkati oleh Allah (s.w.t.). Oleh itu, apakah agaknya perkhidmatan yang lain yang diberi oleh syarikat ini?
Sebenarnya, ada banyak faedah yang tidak begitu jelas bagi kita.
Pertama, Syarikat Sekuriti
BIMB berkhidmat untuk mengurusniagakan syarikat-syarikat yang diperakui harus oleh Majlis Pengawasan Syariah BIMB sahaja. Dalam penentuan ini, pertama sekali, ia berpandukan kepada melihat kegiatan utama sesebuah syarikat. Jika kegiatan utamanya tidak bertentangan dengan Islam, walau pun urusan kewangannya tidak dilaksanakan secara Islam, maka syarikat tersebut dianggap harus diurusniagakan setakat ini. Syarat ini digunakan kerana dalam keadaan perjalanan mana-mana syarikat hari ini, hampir tidak mungkin sesebuah syarikat melaksanakan urusan kewangannya secara Islam sepenuhnya. Pertama kerana jumlah modal yang tersedia ada dalam BIMB dan Bank lain yang melaksanakan SPTF tidak mencukupi untuk keperluan semua syarikat yang ada.
Kedua, dalam rangkaian syarikat hari ini, ada yang menjadi anak syarikat, dan ada pula yang menjadi syarikat induk kepada syarikat lain. Maka, prinsip yang digunakan ialah, jika anak syarikat harus diurusniagakan, maka kita tidak perlu melihat kepada status syarikat induknya. Tetapi, jika kegiatan utama bagi sebuah anak syarikat bertentangan dengan Islam, maka syarikat induknya juga dikira tidak harus diurusniagakan.
Masalah yang timbul ialah, syarikat-syarikat yang tersenarai dalam BSKL sentiasa bertukar struktur, pemilikan, kegiatan, kerana dalam dunia koporat moden ini, syarikat-syarikat tersebut tidak berhenti daripada mengambil alih atau diambil alih oleh syarikat lain melalui berbagai cara. Syarikat-syarikat ini pada prinsipnya akan menjual anak syarikatnya atau ekuitinya dalam syarikat yang tidak mendatangkan keuntungan yang banyak atau tidak berpotensi maju. Sebaliknya, ia akan cuba membeli syarikat lain atau mengambil ekuiti dalam syarikat yang mendatangkan keuntungan yang banyak atau yang berpotensi tinggi untuk maju.
Ada juga syarikat yang besar tetapi belum tersenarai dalam BSKL mengambil alih syarikat lain yang sudah pun tersenarai dalam BSKL semata-mata untuk beroperasi sebagai syarikat yang tersenarai dalam BSKL, tanpa melalui proses penyenaraian yang ditentukan oleh BSKL. Misalnya, HICOM telah mengambil alih New Serendah dan akhirnya menukarkan nama dari New Serendah kepada HICOM.
Ringkasnya, pergolakan seperti ini boleh menukarkan status sesebuah syarikat dari segi harus atau tidak diurusniagakan oleh orang Islam. Hal ini boleh merumitkan individu Muslim yang benar-benar tidak mahu terlibat dalam perkara-perkara yang jelas bertentangan dengan Islam. Masalah ini sebenarnya dapat diatasi jika kita hanya berurusan dengan Syarikat Sekuriti BIMB kerana ia sentiasa mengikuti segala perkembangan yang boleh menyebabkan perubahan kegiatan utama sesebuah syarikat. Inilah antara sebab mengapa kita harus mendapatkan senarai mutakhir dari BIMB yang mengandungi syarikat yang harus diurusniagakan. Jika kita berurusniaga dengan Syarikat Sekuriti BIMB, masalah ini dapat kita atasi dengan mudah. Jika sesudah kita beli saham bagi syarikat yang dianggap harus, dan kemudiannya ia bertukar kepada status sebaliknya, maka kita haruslah menjualnya, walaupun kita tidak perlu menjualnya pada tahap harga yang merugikan.
Selain daripada faedah memilih saham syarikat yang diharuskan, Syarikat Sekuriti BIMB juga melaksanakan kegiatannya tanpa meliobatkan kita dengan perkara-perkara haram yang lain. Mislanya, kita tidak dibenarkan terlibat dengan amalan riba. Mengikut amalan biasa, apabila kita telah membeli saham melalui telefon atau melalui arahan yang diberi secara langsung di pejabat syarikat sekuriti tertentu, kita diberi tempoh sehingga kira-kira seminggu untuk membayar. Jika kita bayar dalam tempoh yang dibenarkan, maka kita tidak dikenakan apa-apa faedah atau "interest". Sebaliknya, jika kita melewati tempoh berkenaan, kita akan dikenakan faedah. Ada juga syarikat yang mengenakan faedah bagi setiap hari kita bayar lewat.
Dalam kes Syarikat Sekuriti BIMB, ia memerlukan setiap pelanggan menaruh deposit sekurangkurangnya sebanyak 30 peratus daripada jumlah nilai saham yang hendak dibeli. Bagi mereka yang membayar dalam tempoh yang dibenarkan, tidak ada apa-apa lebihan bayaran dikenakan. Sebaliknya, bagi mereka yang melewati bayaran ini, Syarikat Sekuriti BIMB akan menjualpaksa
"force selling" dan sebarang kerugian akan ditolah dari deposit pelanggan itu. Tidak ada apa-apa
bayaran lebihan atau faedah yang akan dikenakan.
Jualpaksa ini sebenarnya dilakukan juga oleh semua syarikat sekuriti lain kerana ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh BSKL. Maka amalan ini tidaklah berbeza. Yang membezakannya hanyalah faedah atau "interest" yang dikenakan.
Ketiga, berurusniaga dengan Syarikat Sekuriti BIMB mengelakkan kita daripada bersyubhat dengan syarikat yang sememang mengamalkan perkara-perkara yang jelas haram. Walau pun pandangan ini mungkin dianggap keterlaluan, hakikatnya ialah bagi mereka yang benar-benar ingin mengelakkan dari yang haram, mereka harus mengelakkan diri dari perkara-perkara yang syubhat juga.
Keempat, dengan peraturan memerlukan deposit dari pelanggan, maka pelanggan tidak digalakkan mengamalkan spekulasi secara keterlaluan yang boleh membawa kepada kerugian yang terlalu besar. Suka saya menyatakan bahawa amalan spekulasi dan kontra itu tidak bertentangan dengan Islam. Banyak juga perkara yang diharuskan oleh Islam, seperti makan dan minum. Tetapi jika kita terlalu banyak makan dan minum, atau langsung tidak makan dan tidak minum pun, sudah menjadi sekurang-kurang makruh hukumnya.
Begitu juga dengan amalan spekulasi dan kontra ini pada prinsipnya harus. Tetapi jika ia boleh mendatangkan mudharrat kepada kita, sudah tentulah humkumnya tidak lagi harus, tetapi sekurang-kurangnya makruh atau pun boleh jadi haram. Hal ini juga dapat kita bendung melalui berurusniaga dengan Syarikat Sekuriti BIMB.
Syarikat Sekuriti BIMB ini juga boleh memberi perkhidmatan sebagai pengurus dana kepada yayasan atau organisasi yang mempunyai modal tetapi tidak berupaya melakukannya sendiri. Yayasan dan organisasi yang inginkan perkhidmatan ini secara Islam tidak lagi terpaksa berasa waswas untuk melantik pengurus dana yang cekap dan Islamic. Walau pun ia baru sahaja ditubuhkan, namun pengalamannya dalam bidang ini agak lama yang telah diusahakan melalui anak syarikat BIMB iaitu Al-Wakalah Nominees.
Usaha yang dibuat oleh BIMB dalam menubuhkan Syarikat Sekuriti BIMB sebenarnya meneroka satu lagi jalan baru ke arah bermuamalah secara Islam. IEMAM memberi sokongan padu kepada usaha ini.
Subscribe to:
Posts (Atom)